INDONESIA PERINGKAT PERTAMA KEHILANGAN HUTAN SEBESAR 8,4 PERSEN

Sangat disayangkan ketika moratorium penebangan hutan dilakukan tapi tetap saja deforestasi berlanjut bahkan meningkat. Inilah datanya bahwa hilangnya hutan di Indonesia telah meningkat tajam selama 12 tahun terakhir, demikian laporan sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Jurnal Science.

Penelitian yang dipimpin oleh Matt Hansen dari University of Maryland, menemukan bahwa Indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012, peringkat kelima di belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, dan Kanada dalam hal hilangnya hutan. Adapun sekitar 7 juta hektar hutan ditanam selama periode tersebut.

Namun dari lima negara hutan di atas, berdasarkan persentase, maka Indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu 8,4 persen. Sebagai perbandingan, Brasil hanya kehilangan separuh dari proporsi tersebut.


Dari 98 persen kehilangan hutan di Indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di Sumatera dan Kalimantan, lokasi dimana konversi akibat hutan tanaman industri dan perkebunan sawit berkembang amat marak selama 20 tahun terakhir. Propinsi Riau adalah yang tertinggi, seperti yang dirilis oleh para peneliti dalam animasi sebagai berikut:

 

Deforestasi juga meningkat di Indonesia.  Pada tahun 2011/2012 tingkat kehilangan hutan mencapai level tertinggi sejak akhir tahun 1990-an meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan jeda tebang (moratorium) untuk kawasan 65 juta hektar kawasan hutan primer, lahan gambut, dan hutan lindung. Data menunjukkan moratorium kehutanan, yang dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, mungkin gagal seperti tujuan semula yang diharapkan.



Hasil penelitian yang dirilis ini sangat bertolak belakang dengan angka yang dirilis pada awal tahun ini oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, yang mengklaim bahwa deforestasi tahunan telah jauh menurun sejak 2005/2006. Angka tersebut dapat terjadi karena perbedaan perhitungan metodologis.
Kementerian Kehutanan mengabaikan estimasi deforestasi di lahan di luar wilayah kawasan hutan dan tidak memasukkan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, yang tetap diangap oleh Kementerian Kehutanan dalam klasifikasi wilayah “hutan.”









Data baru, yang didasarkan pada hasil render 650.000 gambar citra NASA Landsat oleh Google Earth Engine, melalui model komputasi awan, diterbitkan sebagai database komprehensif peta hutan global interaktif. Data ini tersedia sebagai konten gratis di http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest


Hansen, yang telah menerbitkan sejumlah makalah tentang deforestasi, mengatakan ia berharap peta dapat membantu negara-negara untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi hilangnya hutan.

“Ini adalah upaya pertama untuk menyediakan peta perubahan hutan yang konsisten baik secara global maupun untuk tingkat lokal,” demikian Hansen dalam sebuah pernyataannya.  “Brasil menggunakan data Landsat untuk mendokumentasikan laju deforestasinya, juga menggunakan informasi ini dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Mereka juga berbagi data ini, sehingga memungkinkan pihak lain untuk menilai dan mengkonfirmasi keberhasilan mereka. ”

“Sebelumnya data-data tersebut belum tersedia untuk umum untuk bagian lain dunia. Sekarang dengan pemetaan global ini kami dapat memberikan informasi tentang perubahan hutan dimana setiap negara dapat memiliki akses ke informasi ini, baik untuk negara mereka sendiri maupun untuk seluruh dunia.”

CITATION:
  • Matt Hansen et al. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. SCIENCE VOL 342 15 NOVEMBER 2013
http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan-peta-hutan-google-laju-deforestasi-meningkat-di-indonesia/


GOOGLE MEMBUAT PETA KERUSAKAN HUTAN


Google sebuah perusahaan terkemuka dalam bidang Teknologi Informasi menciptakan sebuah peta global perubahan kawasan hutan yang memiliki resolusi tinggi dan manfaatnya dengan bantuan Google Earth. Dengan data perubahan luas kawasan hutan ini dapat dipantau kerusakan hutan yang terjadi pada setiap negara.

Alat interaktif online tersebut dapat akses oleh publik dan dapat melihat lokasi secara detail dengan tingkat resolusi yang tinggi 30m.

Peta tersebut memuat grafik tentang perjalanan hutan dunia dari tahun 2000 sampai 2012, berdasarkan pada 650.000 citra satelit oleh Landsat 7.

Selama itu, Bumi kehilangan "hutan" dengan luas sama dengan Mongolia, pohon-pohon tersebut digambarkan dapat menutupi enam kali wilayah Inggris.

Perkembangan upaya pengurangan penggundulan hutan dibarengi dengan kerusakan hutan di Indonesia, Malaysia, Paraguay dan Angola, menurut penelitian yang ditulis dalam jurnal Science.

"Ini merupakan peta pertama perubahan hutan yang secara global konsisten dan memiliki relevansi secara lokal," kata Prof Matthew Hansen dari Universitas Maryland, pemimpin tim yang menciptakan peta tersebut.

"Apa yang dapat dilakukan oleh sebuah komputer selama 15 tahun dapat diselesaikan dalam beberapa hari dengan menggunakan Google Earth Engine."
Penelitian tersebut menyebutkan angka penting dalam perubahan hutan dari 2000-2012 - berdasarkan citra satelit.

Dunia kehilangan 2,3 juta kilometer persegi dari hutan di periode tersebut, akibat penebangan, kebakaran, penyakit atau bencana.

Tetapi planet juga mendapatkan tambahan kawasan hutan baru seluas 800.000 kilometer persegi, dengan jumlah total kerusakan 1,5 kilometer persegi.

Dibandingkan negara lain, kondisi hutan Brasil menunjukan perbaikan, dengan menurunkan tingkat kerusakan hutan antara 2003-04 dan 2010-2011.

Sementara, kerusakan hutan di Indonesia meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah penggundulan hutan per tahun yang mencapai 20.000 kilometer pada 2011-12.

Paraguay, Malaysia dan Kamboja memiliki tingkat kerusakan hutan tertinggi.
Secara keseluruhan, hutan tropis meningkat hingga 2.100 kilometer persegi per tahun, menurut penelitian tersebut.

Peta tersebut akan secara rutin diperbaharui dan dapat digunakan mengkaji efektivitas program manajemen hutan.

Hal itu juga dapat membantu kelompok pemerhati lingkungan terhadap dampak deforestasi - termasuk ancaman terhadap keberagaman hayati, penyimpanan karbon dan perubahan iklim.

http://www.bbc.co.uk

SIR DAVID KING UTUSAN INGGRIS MEMINTA INDONESIA MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN





Sir David King, seorang utusan Khusus Luar Negeri Inggris untuk Perubahan Iklim  mengatakan Indonesia memegang peran penting dalam menangani perubahan iklim karena memiliki cukup banyak hutan.

"Indonesia merupakan negara paling progresif di antara negara-negara berkembang dalam hal penanganan perubahan iklim," kata David King di Jakarta, Jumat (21/2).

David mengatakan Indonesia dan Inggris memiliki permasalahan dalam hal perubahan iklim yang sama, yaitu banjir. Baik di Indonesia maupun Inggris, banjir akibat perubahan iklim membawa dampak yang besar bagi perekonomian.

Karena itu, isu perubahan iklim saat ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi seluruh masyarakat dunia.
"Kita semua bertanggung jawab untuk menangani perubahan iklim. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah," tuturnya.

David mengatakan penanganan perubahan iklim harus segera dilakukan karena diperkirakan dampaknya akan semakin besar di masa depan.

Menurut dia, banjir merupakan ancaman yang paling nyata terhadap perubahan iklim. Sebab, perubahan iklim telah menyebabkan es di Lautan Arktik meleleh sehingga menaikan tinggi permukaan laut. "Setiap pulau di dunia memiliki ancaman yang sama, yaitu naiknya permukaan laut sehingga air akan masuk ke daratan dan menyebabkan banjir. London misalnya, selain ancaman dari laut juga ada ancaman dari sungai yang ada," katanya.

Untuk menangani perubahan iklim, maka dia mendorong negara-negara yang memiliki hutan untuk mencegah deforestasi atau penebangan hutan. "Kerusakan hutan akan mempercepat terjadinya perubahan iklim," ujarnya.


http://www.republika.co.id

KERUSAKAN HUTAN TROPIS INDONESIA | Tumbuhan dan Binatang Terancam Punah

Kondisi hutan-hutan di Indonesia saat ini dalam keadaan krisis. Banyak tumbuhan dan binatang yang hidup di dalamnya terancam punah. Selain itu, masih banyak manusia dan kebudayaan yang menggantungkan hidupnya dari hutan juga ikut terancam. Tapi tidak semuanya merupakan kabar buruk. 


Suatu kenyataan pahit, yang bisa kita lihat dari keadaan hutan tropis kita: pembalakan hutan secara liar (illegal logging) dan kebakaran hutan baik disengaja atau pun tidak. Pembalakan liar yang masih terus  terjadi di hutan sekitar Riau, Sumatera. Pertanyaan yang langsung terlintas adalah, bagaimana nasib hewan endemik Harimau Sumatera yang sekarang semakin langka ? Apakah akan punah menyusul nasib Harimau Jawa dan Bali yang sekarang tinggal cerita ?  Tidak hanya di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan di Papua pun hutan tropis kita sudah mulai banyak yang berubah fungsi menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit.

Entah sampai kapan hal-hal seperti ini terus berlangsung dan merusak tatanan ekosistem hutan serta mengancam keberadaan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Tidak hanya para penghuni di hutan, tatanan sosial budaya masyarakat adat di sekitar pun menjadi turut terganggu. Dengan hilangnya hutan berarti hilang juga sumber kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia, karena hutan merupakan tempat mencari makanan, obat-obatan serta menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar rakyat khususnya yang bermukim di dekat hutan.

Manusia perusak lingkungan masih saja berkeliaran. Sudah saatnya segenap jajaran kementerian lingkungan hidup, para polisi hutan beserta peran masyarakat di sekitar hutan dioptimalkan jangan sampai peristiwa ini terus terulang lagi dan terulang lagi.

Coba kita tengok dan pelajari banyak suku-suku adat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, mereka pada umumnya sudah bertindak sangat ramah lingkungan melalui kegiatan hidupnya sehari-hari, dan kita yang katanya orang kota, faktanya justru banyak yang bertindak kurang peduli terhadap lingkungan.
Begitu sangat banyak kearifan budaya lokal dari berbagai suku adat yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang patut kita contoh.

Pentingnya Hutan Kota Bagi Alam dan Lingkungan Sekitarnya

Hutan seakan lenyap di masa modern akhir-akhir ini. Dahulu hutan menjadi sarana bagi umat manusia untuk mencari makan. Namun sekarang terbalik, hutan malah dianggap sebagai penghalang bagi masyarakat kota untuk membangun tempat tinggal atau bangunan tinggi.

Di kota-kota di Indonesia jarang kita menemukan hutan kota. Pembangunan kota selama ini cenderung lebih mengutamakan pembangunan fisik dan tidak dibarengi dengan lahan hijau di sekelilingnya. Adapun lahan kosong di sekitar bangunan hanya digunakan untuk parkir tanpa disertai pohon-pohon yang hijau. Jadi bukan hutan kota yang kita temukan, melainkan hutan beton.




Pemandangan ini tampak dari bertebarannya gedung-gedung pencakar langit. Sepanjang mata kita memandang hanyalah gedung tinggi menjulang dan kawasan terbuka hijau yang semestinya 30% dari luas kota seakan-akan terabaikan begitu saja dengan alih-alih pembangunan.

Akibatnya, setiap tahun kota-kota besar di Indonesia mengalami berbagai masalah ketika musim hujan tiba. Mulai dari banjir di mana-mana, kualitas lingkungan dan udara menjadi buruk karena polusi yang dihasilkan kendaraan bermotor tidak mampu ditampung dan di saring oleh pepohonan yang ada. Keberadaan ruang terbuka hijau mempunyai bermanfaat yang tidak bisa kita abaikan dan berperan dalam mengatasi itu semua.
Jadi, tunggu apa lagi. Keberadaan hutan kota adalah kebutuhan kita semua. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan dorong pihak berwenang untuk menciptakan lebih banyak lagi hutan kota di tempat yang kita tinggali.

Sumber :
Arif Rahman
http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/04/07/kerusakan-hutan-tropis-indonesia-dan-belajar-dari-kearifan-budaya-lokal-yang-ramah-lingkungan-548839.html

MASYARAKAT LOKAL MENJADI TERANCAM DENGAN RUU PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN

 Masyarakat Sekitar Hutan. Sumber Gambar : angkringan.org

Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan saat  ini membahas RUU Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H), dan menargetkan akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR pada April 2013.

Tujuan awal RUU Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan secara efektif dan memberikan penghukuman yang menjerakan, karena perusakan hutan dianggap sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir, serta dengan cara-cara yang canggih. Namun RUU ini justru akan mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar hutan, yang hidup dari hasil hutan.

Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), Wahyu Wagiman, Minggu (31/3/2013), mengatakan, jika RUU Pemberantasan Perusakan Hutan ini disahkan, terjadi kriminalisasi akibat timbu lnya ketidakpastian hukum dari pasal-pasal dalam RUU tersebut .

Dalam RUU itu, ungkap Wahyu Wagiman, banyak tercantum pasal karet yang menciptakan ketidakpastian hukum, serta cenderung berpotensi disalahgunakan aparat keamanan dalam menertibkan masyarakat lokal sekitar hutan. Dengan kata lain, Pasal-pasal tersebut akan menghukum perbuatan pidana yang harusnya tidak perlu di pidana. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya lima pasal dalam RUU P2H yaitu pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 RUU Pemberantasan Perusakan Hutan.

Di sisi lain, lanjutnya, sebagaimana Pasal 83 RUU Pemberantasan Perusakan Hutan, negera sebe tulnya memahami adanya masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan, namun ternyata tetap diberikan sanksi jika mereka memanfaatkan hasil hutan.

Padahal seharusnya, ketika terdapat masyarakat lokal yang mengelola, maka masyarakat tersebut tidak dapat dipidana. Bahkan, jika mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2012, yang secara implisit menyatakan pengurusan dan penentuan kawasan hutan yang selama ini otoriter, karena tidak mempertimbangkan keberadaan dan eksistensi masyarakat. RUU ini justru mengabaikan putusan MK tersebut, dan mengembalikan keotoriteran pengurusan hutan.

Menurut Wahyu Wagiman, dalam RUU ini tidak terlihat rasionalisasi tentang jenis ( strafsoort) dan berat ringannya pidana (strafmaat ) yang menjadi ancaman. Hampir semua tindak pidana, diancam dengan pidana sama berat.

Sumber : http://nasional.kompas.com 

Dr Yetti Rusli : DATA KERUSAKAN HUTAN YANG DIKELUARKAN PIHAK ASING BANYAK "NGAWUR"



Data laju kerusakan hutan atau deforestasi yang dirilis sejumlah pihak asing dinilai banyak kekeliruan yang menyudutkan pemerintah Indonesia di dunia internasional.

"Data deforestasi yang dikeluarkan pihak asing banyak ngawur. Saya mempertaruhkan jabatan saya, bahwa semua itu keliru," kata Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Dr Yetti Rusli, pada kunjungannya ke konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Menurut Yetti, sejumlah organisasi pemerhati lingkungan dinilai kerap membuat data laju deforestasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pemetaan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah memasukan data pembukaan lahan pada hutan produksi untuk hutan tanaman industri dan kelapa sawit.

"Padahal, kenyataannya lahan itu ditanami kembali namun oleh mereka tidak diperhitungkan. Dengan data semacam itu, bagaimana itu bisa dipercaya," katanya.

Dalam kenyataannya, Yetti menunjukan bahwa usaha pemerintah melalui sejumlah kebijakan telah berhasil menekan laju deforestasi. Menggunakan data citra satelit Landsat, lanjutnya, bisa dilihat bahwa laju deforestasi di Indonesia terus menunjukan tren penurunan dari periode 2000 hingga 2011.

Pada periode 2000-2003, ia mengatakan merupakan puncak dari deforestasi di Indonesia karena laju kerusakan mencapai 3,51 juta hektare (ha) per tahun. Rinciannya yakni kerusakan di kawasan hutan 2,83 juta ha per tahun, dan kerusakan di kawasan nonkehutanan 0,68 ha.

Namun, ia mengatakan laju deforestasi sudah menurun drastis pada 2011 yakni tinggal 0,45 juta ha per tahun. Bahkan, pemerintah Indonesia berharap bisa terus menekan deforestasi.

"Saya katakan, negara mana yang bisa menekan laju deforestasi sedrastis Indonesia," katanya.

Ia menilai, kebijakan-kebijakan untuk menekan laju deforestasi pemerintah Indonesia sudah terbukti. Salah satunya dengan memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu log, serta moratorium kehutanan.

Namun, ia menyayangkan banyak pihak dari luar negeri yang meragukan data laju deforestasi yang dirilis pemerintah. Ia menilai hal itu sangat sarat dengan motif bisnis untuk menjegal kebangkitan ekonomi nasional dari sektor industri kehutanan dan kelapa sawit.

"Bagi pihak yang meragukan turunnya laju deforestasi Indonesia, silakan mengukurnya sendiri tentunya dengan cara yang sesuai dan benar," katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Tim MRV (measurement, reporting dan verification) Kementerian Kehutanan, Prof Budi Indra Setiawan, bahwa banyak LSM dari lokal dan asing yang sering salah merilis data estimasi pelepasan karbon. Hal tersebut dinilainya hanya menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dan menimbulkan penyesatan informasi bagi publik.

"Kekeliruan estimasi pelepasan karbon yang kerap terjadi adalah dengan mengambil sampel disejumlah titik, dan mengkonversinya jadi perhitungan untuk satu tahun. Padahal, penghitungan semacam itu keliru karena pelepasan karbon nilainya akan sangat fluktuatif tidak bisa dirata-ratakan," ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah membentuk Tim MRV untuk melakukan kajian salah satunya mengenai pelepasan emisi di lahan gambut yang dikelola untuk hutan tanaman industri di Semenanjung Kampar, Riau. Dalam hal ini, ia mengatakan penghitungan dilakukan di konsesi PT RAPP yang selama ini menggunakan manajemen tata kelola ketinggian air gambut.

Sumber : http://pekanbaru.tribunnews.com

KERUSAKAN HUTAN LINDUNG BERDAMPAK BANJIR DI ASAHAN

 Gambar: Banjir Kiriman dari luapan Sungai Silau 
sering melanda Warga Desa Prapat Janji, Pulau Mandi dan Sei Silau Selasa.

Kerusakan Hutan Lindung Tormatutung Asahan, Provinsi Sumatera Utara,belakangan ini berdampak  sering terjadi nya  banjir kiriman seperti di pemukiman bantaran Sungai Silau. Paktor penyebab banjir tersebut dipicu kerusakan Hutan Lindung Tormatutung akibat perambahan liar di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, selain itu telah beroperasi PT. Toba Pulp Lestari ( TPL ) di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan walau mereka memiliki izin HPH.

"Sejak PT. TPL beroperasi di Desa Tomuan Holbung seringkali Sungai Silau meluap dan jembatan Tomuan Holbung di atas Sungai Silau juga longsor,"kata S. Manurung, warga Desa Tomuan Holbung, Selasa ( 19/2/2013).

"Memang HPH PT. TPL ada tapi pihak Dishutbun Asahan telah melayangkan surat ke Menhut RI agar HPH PT. TPL di tinjau ulang sebab Hulu Sungai Silau tempat beroperasi nya PT. TPL  mengalir membelah kota Kisaran,"kata Kapolhut Asahan TR. Nainggolan.

Akibat degradasi dan deforestasi hutan Tormatutung  meningkat tajam, banjir kiriman sering melanda  warga Desa Prapat Janji, Sungai Silau dan Pulau Mandi.

"Gawat kami, menjadi langganan banjir tidak pernah-pernah nya seperti ini,"kata Sukardi warga Desa Prapat Janji.

Di ketahui  Fungsi Hutan Lindung tidak boleh berobah status nya dan kelestarian nya harus terjaga  sesuai yang di amanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yakni Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

"Hutan lindung (protection forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya,"kata Faisal Khairo aktifis lingkungan Asahan, Rabu (20/2/2013). Isu Hutan Lindung Tormatutung, Sambung Faisal, di Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau dan Aek Songsongan terdiri dari 3 bahagaian  sebagai degradasi dan deforestasi hutan yakni;
1. Perambahan liar.
2. Reboisasi yang tidak benar dan
3. Pengrusakan DAS/illegalogging.

Menanggapi kerusakan Hutan Lindung Tormatutung Asahan Faizal mengajak seluruh elemen masyarakat agar  menjadi perhatian serius oleh seluruh stakeholder terutama peran masyarakat penyangga hutan.

"Kalau Polhut Asahan saja untuk menjaga stabilitas Hutan Lindung Tormatutung jelas tidak mampu melainkan Pemkab Asahan dan seluruh elemen masyarakat  harus duduk bersama dalam menyikapi kerusakan yang kian parah,"terang Faizal Khairo. Harus ada Komitmen, sambung Faizal, kita bersama dan perambahan harus di hentikan sebelum banjir bandang menggulung warga sebab kerusakan hutan Lindung Tormatutung tinggal menunggu bom waktu saja sementara Pohut dia Asahan cuma 8 orang padahal luasan Tormatutung puluhan ribu hektar yang terbentang mulai dari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau, dan Kecamatan Aek Songsongan, hal yang mustahil jika tidak kita tanggulangi bersama.

Hal serupa juga dilontarkan oleh Direktur Executive Walhi Sumut  Kusnaidi bahwa kerusakan hutan lindung Tormatutung harus menjadi perhatian serius.

"Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus duduk bersama dalam menyikapi kerusakan Hutan Tormatutung sebelum bencana besar menimpa kita,"kata Kusnaidi saat dihubungi via selular. ( d01 )



Sumber :  http://peristiwa.kompasiana.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Entri Populer

Daftar Blog