KERUSAKAN HUTAN RIAU WARISAN MASA LALU


Laju deforestasi dan alih fungsi hutan di Riau menempati peringkat jumbo, setelah Papua dan Kalimantan. Penghancuran hutan yang telah berubah wujud menjadi perkebunan monokultur serta fungsi non hutan lain terus terjadi. Kapitalisasi hutan berhadap-hadapan dengan kasus konflik agraria yang kian intensif.

Sengketa kepemilikan kawasan hutan antara masyarakat, pengusaha dan negara berkelindan di tengah mulai terjadinya tanda-tanda bencana alam dan perubahan cuaca akibat kerusakan hutan. Lantas, mengapa laju kehancuran hutan di Riau terjadi dalam skala luas dan siapa yang harus bertanggung jawab?.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli Yusuf menyatakan, kondisi hutan Riau yang 'hancur' saat ini merupakan warisan kebijakan masa lalu pemerintah. Pemerintah sebelumnya meninggalkan banyak problem kehutanan, terutama dengan penerbitan izin-izin pengusahaan dan penguasaan hutan kepada sejumlah perusahaan, misalnya dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

"Kalau mau jujur, masalah di sektor kehutanan ini warisan masa lalu. Bukan kita mau lepas tanggung jawab, tapi problem kebijakan masa lalu bebannya harus ditanggung oleh pemangku kebijakan saat ini," jelas Zulkifli Yusuf usai upacara peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-30 di halaman kantor BBKSDA Riau, Senin (18/3).

Ia menjelaskan, hampir seluruh kawasan hutan yang bermasalah yakni berada di area eks hutan produksi. Misalnya, kawasan eks HPH yang ditinggalkan begitu saja menjadi ladang perebutan oleh kelompok tertentu.

"Kawasan eks HPH ini rata-rata menjadi masalah. Ada yang ditinggalkan begitu saja. Batas-batasnya tidak jelas di lapangan. Ini yang menjadi celah banyak pihak untuk mengklaimnya," tegas Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan, dulu proses penerbitan area HPH ditentukan tidak berdasarkan data lapangan yang riil. Bahkan, di dalam area itu tidak sedikit yang sudah digarap oleh masyarakat tertentu.

"Sehingga, seiring perjalanan waktu, konflik terus terjadi. Perusahaan punya hak, masyarakat juga mengklaim punya hak. Ini yang terus berbenturan," kata Zulkifli.

Masalah makin parah ketika masa izin konsesi HPH sudah habis. Perusahaan pemegang hak kebanyakan meninggalkan begitu saja kawasan yang dikelolanya. Padahal, serah terima kawasan yang sudah habis hak pakai itu harus diawali oleh audit kawasan hutan. Misalnya, apakah di kawasan itu sudah terjadi pendudukan oleh masyarakat.

"Eks HPH banyak meninggalkan 'penyakit' yang ditanggung oleh pemerintahan saat ini. Mulai dari konflik hutan dan kerusakan yang kompleks," tegas Zulkifli. (*)

Penulis : RayaNainggolan
Editor : zid
Sumber : Tribun Pekanbaru

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Entri Populer

Daftar Blog