KERUSAKAN HUTAN TROPIS INDONESIA | Tumbuhan dan Binatang Terancam Punah

Kondisi hutan-hutan di Indonesia saat ini dalam keadaan krisis. Banyak tumbuhan dan binatang yang hidup di dalamnya terancam punah. Selain itu, masih banyak manusia dan kebudayaan yang menggantungkan hidupnya dari hutan juga ikut terancam. Tapi tidak semuanya merupakan kabar buruk. 


Suatu kenyataan pahit, yang bisa kita lihat dari keadaan hutan tropis kita: pembalakan hutan secara liar (illegal logging) dan kebakaran hutan baik disengaja atau pun tidak. Pembalakan liar yang masih terus  terjadi di hutan sekitar Riau, Sumatera. Pertanyaan yang langsung terlintas adalah, bagaimana nasib hewan endemik Harimau Sumatera yang sekarang semakin langka ? Apakah akan punah menyusul nasib Harimau Jawa dan Bali yang sekarang tinggal cerita ?  Tidak hanya di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan di Papua pun hutan tropis kita sudah mulai banyak yang berubah fungsi menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit.

Entah sampai kapan hal-hal seperti ini terus berlangsung dan merusak tatanan ekosistem hutan serta mengancam keberadaan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Tidak hanya para penghuni di hutan, tatanan sosial budaya masyarakat adat di sekitar pun menjadi turut terganggu. Dengan hilangnya hutan berarti hilang juga sumber kehidupan bagi sebagian rakyat Indonesia, karena hutan merupakan tempat mencari makanan, obat-obatan serta menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar rakyat khususnya yang bermukim di dekat hutan.

Manusia perusak lingkungan masih saja berkeliaran. Sudah saatnya segenap jajaran kementerian lingkungan hidup, para polisi hutan beserta peran masyarakat di sekitar hutan dioptimalkan jangan sampai peristiwa ini terus terulang lagi dan terulang lagi.

Coba kita tengok dan pelajari banyak suku-suku adat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, mereka pada umumnya sudah bertindak sangat ramah lingkungan melalui kegiatan hidupnya sehari-hari, dan kita yang katanya orang kota, faktanya justru banyak yang bertindak kurang peduli terhadap lingkungan.
Begitu sangat banyak kearifan budaya lokal dari berbagai suku adat yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang patut kita contoh.

Pentingnya Hutan Kota Bagi Alam dan Lingkungan Sekitarnya

Hutan seakan lenyap di masa modern akhir-akhir ini. Dahulu hutan menjadi sarana bagi umat manusia untuk mencari makan. Namun sekarang terbalik, hutan malah dianggap sebagai penghalang bagi masyarakat kota untuk membangun tempat tinggal atau bangunan tinggi.

Di kota-kota di Indonesia jarang kita menemukan hutan kota. Pembangunan kota selama ini cenderung lebih mengutamakan pembangunan fisik dan tidak dibarengi dengan lahan hijau di sekelilingnya. Adapun lahan kosong di sekitar bangunan hanya digunakan untuk parkir tanpa disertai pohon-pohon yang hijau. Jadi bukan hutan kota yang kita temukan, melainkan hutan beton.




Pemandangan ini tampak dari bertebarannya gedung-gedung pencakar langit. Sepanjang mata kita memandang hanyalah gedung tinggi menjulang dan kawasan terbuka hijau yang semestinya 30% dari luas kota seakan-akan terabaikan begitu saja dengan alih-alih pembangunan.

Akibatnya, setiap tahun kota-kota besar di Indonesia mengalami berbagai masalah ketika musim hujan tiba. Mulai dari banjir di mana-mana, kualitas lingkungan dan udara menjadi buruk karena polusi yang dihasilkan kendaraan bermotor tidak mampu ditampung dan di saring oleh pepohonan yang ada. Keberadaan ruang terbuka hijau mempunyai bermanfaat yang tidak bisa kita abaikan dan berperan dalam mengatasi itu semua.
Jadi, tunggu apa lagi. Keberadaan hutan kota adalah kebutuhan kita semua. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan dorong pihak berwenang untuk menciptakan lebih banyak lagi hutan kota di tempat yang kita tinggali.

Sumber :
Arif Rahman
http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/04/07/kerusakan-hutan-tropis-indonesia-dan-belajar-dari-kearifan-budaya-lokal-yang-ramah-lingkungan-548839.html

MASYARAKAT LOKAL MENJADI TERANCAM DENGAN RUU PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN

 Masyarakat Sekitar Hutan. Sumber Gambar : angkringan.org

Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan saat  ini membahas RUU Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H), dan menargetkan akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR pada April 2013.

Tujuan awal RUU Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan secara efektif dan memberikan penghukuman yang menjerakan, karena perusakan hutan dianggap sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir, serta dengan cara-cara yang canggih. Namun RUU ini justru akan mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar hutan, yang hidup dari hasil hutan.

Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), Wahyu Wagiman, Minggu (31/3/2013), mengatakan, jika RUU Pemberantasan Perusakan Hutan ini disahkan, terjadi kriminalisasi akibat timbu lnya ketidakpastian hukum dari pasal-pasal dalam RUU tersebut .

Dalam RUU itu, ungkap Wahyu Wagiman, banyak tercantum pasal karet yang menciptakan ketidakpastian hukum, serta cenderung berpotensi disalahgunakan aparat keamanan dalam menertibkan masyarakat lokal sekitar hutan. Dengan kata lain, Pasal-pasal tersebut akan menghukum perbuatan pidana yang harusnya tidak perlu di pidana. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya lima pasal dalam RUU P2H yaitu pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 RUU Pemberantasan Perusakan Hutan.

Di sisi lain, lanjutnya, sebagaimana Pasal 83 RUU Pemberantasan Perusakan Hutan, negera sebe tulnya memahami adanya masyarakat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan, namun ternyata tetap diberikan sanksi jika mereka memanfaatkan hasil hutan.

Padahal seharusnya, ketika terdapat masyarakat lokal yang mengelola, maka masyarakat tersebut tidak dapat dipidana. Bahkan, jika mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2012, yang secara implisit menyatakan pengurusan dan penentuan kawasan hutan yang selama ini otoriter, karena tidak mempertimbangkan keberadaan dan eksistensi masyarakat. RUU ini justru mengabaikan putusan MK tersebut, dan mengembalikan keotoriteran pengurusan hutan.

Menurut Wahyu Wagiman, dalam RUU ini tidak terlihat rasionalisasi tentang jenis ( strafsoort) dan berat ringannya pidana (strafmaat ) yang menjadi ancaman. Hampir semua tindak pidana, diancam dengan pidana sama berat.

Sumber : http://nasional.kompas.com 

Dr Yetti Rusli : DATA KERUSAKAN HUTAN YANG DIKELUARKAN PIHAK ASING BANYAK "NGAWUR"



Data laju kerusakan hutan atau deforestasi yang dirilis sejumlah pihak asing dinilai banyak kekeliruan yang menyudutkan pemerintah Indonesia di dunia internasional.

"Data deforestasi yang dikeluarkan pihak asing banyak ngawur. Saya mempertaruhkan jabatan saya, bahwa semua itu keliru," kata Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Dr Yetti Rusli, pada kunjungannya ke konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Menurut Yetti, sejumlah organisasi pemerhati lingkungan dinilai kerap membuat data laju deforestasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pemetaan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah memasukan data pembukaan lahan pada hutan produksi untuk hutan tanaman industri dan kelapa sawit.

"Padahal, kenyataannya lahan itu ditanami kembali namun oleh mereka tidak diperhitungkan. Dengan data semacam itu, bagaimana itu bisa dipercaya," katanya.

Dalam kenyataannya, Yetti menunjukan bahwa usaha pemerintah melalui sejumlah kebijakan telah berhasil menekan laju deforestasi. Menggunakan data citra satelit Landsat, lanjutnya, bisa dilihat bahwa laju deforestasi di Indonesia terus menunjukan tren penurunan dari periode 2000 hingga 2011.

Pada periode 2000-2003, ia mengatakan merupakan puncak dari deforestasi di Indonesia karena laju kerusakan mencapai 3,51 juta hektare (ha) per tahun. Rinciannya yakni kerusakan di kawasan hutan 2,83 juta ha per tahun, dan kerusakan di kawasan nonkehutanan 0,68 ha.

Namun, ia mengatakan laju deforestasi sudah menurun drastis pada 2011 yakni tinggal 0,45 juta ha per tahun. Bahkan, pemerintah Indonesia berharap bisa terus menekan deforestasi.

"Saya katakan, negara mana yang bisa menekan laju deforestasi sedrastis Indonesia," katanya.

Ia menilai, kebijakan-kebijakan untuk menekan laju deforestasi pemerintah Indonesia sudah terbukti. Salah satunya dengan memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu log, serta moratorium kehutanan.

Namun, ia menyayangkan banyak pihak dari luar negeri yang meragukan data laju deforestasi yang dirilis pemerintah. Ia menilai hal itu sangat sarat dengan motif bisnis untuk menjegal kebangkitan ekonomi nasional dari sektor industri kehutanan dan kelapa sawit.

"Bagi pihak yang meragukan turunnya laju deforestasi Indonesia, silakan mengukurnya sendiri tentunya dengan cara yang sesuai dan benar," katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Tim MRV (measurement, reporting dan verification) Kementerian Kehutanan, Prof Budi Indra Setiawan, bahwa banyak LSM dari lokal dan asing yang sering salah merilis data estimasi pelepasan karbon. Hal tersebut dinilainya hanya menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dan menimbulkan penyesatan informasi bagi publik.

"Kekeliruan estimasi pelepasan karbon yang kerap terjadi adalah dengan mengambil sampel disejumlah titik, dan mengkonversinya jadi perhitungan untuk satu tahun. Padahal, penghitungan semacam itu keliru karena pelepasan karbon nilainya akan sangat fluktuatif tidak bisa dirata-ratakan," ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah membentuk Tim MRV untuk melakukan kajian salah satunya mengenai pelepasan emisi di lahan gambut yang dikelola untuk hutan tanaman industri di Semenanjung Kampar, Riau. Dalam hal ini, ia mengatakan penghitungan dilakukan di konsesi PT RAPP yang selama ini menggunakan manajemen tata kelola ketinggian air gambut.

Sumber : http://pekanbaru.tribunnews.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Entri Populer

Daftar Blog