KERUSAKAN HUTAN LINDUNG BERDAMPAK BANJIR DI ASAHAN

 Gambar: Banjir Kiriman dari luapan Sungai Silau 
sering melanda Warga Desa Prapat Janji, Pulau Mandi dan Sei Silau Selasa.

Kerusakan Hutan Lindung Tormatutung Asahan, Provinsi Sumatera Utara,belakangan ini berdampak  sering terjadi nya  banjir kiriman seperti di pemukiman bantaran Sungai Silau. Paktor penyebab banjir tersebut dipicu kerusakan Hutan Lindung Tormatutung akibat perambahan liar di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, selain itu telah beroperasi PT. Toba Pulp Lestari ( TPL ) di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan walau mereka memiliki izin HPH.

"Sejak PT. TPL beroperasi di Desa Tomuan Holbung seringkali Sungai Silau meluap dan jembatan Tomuan Holbung di atas Sungai Silau juga longsor,"kata S. Manurung, warga Desa Tomuan Holbung, Selasa ( 19/2/2013).

"Memang HPH PT. TPL ada tapi pihak Dishutbun Asahan telah melayangkan surat ke Menhut RI agar HPH PT. TPL di tinjau ulang sebab Hulu Sungai Silau tempat beroperasi nya PT. TPL  mengalir membelah kota Kisaran,"kata Kapolhut Asahan TR. Nainggolan.

Akibat degradasi dan deforestasi hutan Tormatutung  meningkat tajam, banjir kiriman sering melanda  warga Desa Prapat Janji, Sungai Silau dan Pulau Mandi.

"Gawat kami, menjadi langganan banjir tidak pernah-pernah nya seperti ini,"kata Sukardi warga Desa Prapat Janji.

Di ketahui  Fungsi Hutan Lindung tidak boleh berobah status nya dan kelestarian nya harus terjaga  sesuai yang di amanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yakni Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

"Hutan lindung (protection forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya,"kata Faisal Khairo aktifis lingkungan Asahan, Rabu (20/2/2013). Isu Hutan Lindung Tormatutung, Sambung Faisal, di Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau dan Aek Songsongan terdiri dari 3 bahagaian  sebagai degradasi dan deforestasi hutan yakni;
1. Perambahan liar.
2. Reboisasi yang tidak benar dan
3. Pengrusakan DAS/illegalogging.

Menanggapi kerusakan Hutan Lindung Tormatutung Asahan Faizal mengajak seluruh elemen masyarakat agar  menjadi perhatian serius oleh seluruh stakeholder terutama peran masyarakat penyangga hutan.

"Kalau Polhut Asahan saja untuk menjaga stabilitas Hutan Lindung Tormatutung jelas tidak mampu melainkan Pemkab Asahan dan seluruh elemen masyarakat  harus duduk bersama dalam menyikapi kerusakan yang kian parah,"terang Faizal Khairo. Harus ada Komitmen, sambung Faizal, kita bersama dan perambahan harus di hentikan sebelum banjir bandang menggulung warga sebab kerusakan hutan Lindung Tormatutung tinggal menunggu bom waktu saja sementara Pohut dia Asahan cuma 8 orang padahal luasan Tormatutung puluhan ribu hektar yang terbentang mulai dari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Bandar Pulau, dan Kecamatan Aek Songsongan, hal yang mustahil jika tidak kita tanggulangi bersama.

Hal serupa juga dilontarkan oleh Direktur Executive Walhi Sumut  Kusnaidi bahwa kerusakan hutan lindung Tormatutung harus menjadi perhatian serius.

"Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus duduk bersama dalam menyikapi kerusakan Hutan Tormatutung sebelum bencana besar menimpa kita,"kata Kusnaidi saat dihubungi via selular. ( d01 )



Sumber :  http://peristiwa.kompasiana.com

KERUSAKAN HUTAN RIAU WARISAN MASA LALU


Laju deforestasi dan alih fungsi hutan di Riau menempati peringkat jumbo, setelah Papua dan Kalimantan. Penghancuran hutan yang telah berubah wujud menjadi perkebunan monokultur serta fungsi non hutan lain terus terjadi. Kapitalisasi hutan berhadap-hadapan dengan kasus konflik agraria yang kian intensif.

Sengketa kepemilikan kawasan hutan antara masyarakat, pengusaha dan negara berkelindan di tengah mulai terjadinya tanda-tanda bencana alam dan perubahan cuaca akibat kerusakan hutan. Lantas, mengapa laju kehancuran hutan di Riau terjadi dalam skala luas dan siapa yang harus bertanggung jawab?.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli Yusuf menyatakan, kondisi hutan Riau yang 'hancur' saat ini merupakan warisan kebijakan masa lalu pemerintah. Pemerintah sebelumnya meninggalkan banyak problem kehutanan, terutama dengan penerbitan izin-izin pengusahaan dan penguasaan hutan kepada sejumlah perusahaan, misalnya dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

"Kalau mau jujur, masalah di sektor kehutanan ini warisan masa lalu. Bukan kita mau lepas tanggung jawab, tapi problem kebijakan masa lalu bebannya harus ditanggung oleh pemangku kebijakan saat ini," jelas Zulkifli Yusuf usai upacara peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-30 di halaman kantor BBKSDA Riau, Senin (18/3).

Ia menjelaskan, hampir seluruh kawasan hutan yang bermasalah yakni berada di area eks hutan produksi. Misalnya, kawasan eks HPH yang ditinggalkan begitu saja menjadi ladang perebutan oleh kelompok tertentu.

"Kawasan eks HPH ini rata-rata menjadi masalah. Ada yang ditinggalkan begitu saja. Batas-batasnya tidak jelas di lapangan. Ini yang menjadi celah banyak pihak untuk mengklaimnya," tegas Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan, dulu proses penerbitan area HPH ditentukan tidak berdasarkan data lapangan yang riil. Bahkan, di dalam area itu tidak sedikit yang sudah digarap oleh masyarakat tertentu.

"Sehingga, seiring perjalanan waktu, konflik terus terjadi. Perusahaan punya hak, masyarakat juga mengklaim punya hak. Ini yang terus berbenturan," kata Zulkifli.

Masalah makin parah ketika masa izin konsesi HPH sudah habis. Perusahaan pemegang hak kebanyakan meninggalkan begitu saja kawasan yang dikelolanya. Padahal, serah terima kawasan yang sudah habis hak pakai itu harus diawali oleh audit kawasan hutan. Misalnya, apakah di kawasan itu sudah terjadi pendudukan oleh masyarakat.

"Eks HPH banyak meninggalkan 'penyakit' yang ditanggung oleh pemerintahan saat ini. Mulai dari konflik hutan dan kerusakan yang kompleks," tegas Zulkifli. (*)

Penulis : RayaNainggolan
Editor : zid
Sumber : Tribun Pekanbaru

MERUSAK HUTAN DEMI KEPENTINGAN SESAAT


Perusakan hutan yang dilakukan oleh segelintir orang (pemodal besar) terus berlanjut. Bahkan aktivitas perusakan ini juga melibatkan pejabat, aparat, dan masyarakat setempat. Mereka dijadikan sebagai alat oleh pemodal besar untuk memuluskan kepentingan ekonominya mengeksploitasi hutan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologinya. Konsekuensinya, upaya untuk menyelamatkan hutan di negeri ini sangatlah sulit. Karena banyak pihak yang terlibat dan diuntungkan dari aktivitas perusakan hutan, yang sebenarnya untuk kepentingan sesaat.
Kerusakan hutan pun akhirnya semakin parah dari tahun ke tahun. Dari 133.300.543,98 hektar luas hutan Indonesia, sekitar 21 persen (26 juta hektar) telah hancur. Diperikan lebih dari 1 juta hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan setiap tahunnya. Laju kerusakan hutan paling parah terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Di Sumatera, lebih dari 500.000 hektar mengalami kerusakan setiap tahunnya. Kerusakan hutan ini terjadi di semua daerah mulai dari Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.

Provinsi Jambi dan Riau merupakan daerah di mana laju kerusakan hutannya paling parah. Provinsi Jambi yang dulunya memiliki hutan seluas 2,2 juta hekatar, kini tersisa sekitar 500.000 hektar karena telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan kawasan pertambangan. Bahkan sejak tahun 2011, lebih dari 1 juta hektar hutan produksi dan hutan produksi terbatas dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri. Kemudian di Riau, kerusakan hutan sejak tahun 2011 diperkirakan sekitar 200.000 hektar. Benar-benar mengerikan.

Demi kepentingan ekonomi segelintir orang yang difasilitasi oleh para pejabat, semua hutan terus dirusak. Bahkan taman nasional pun ikut dirusak. Dari 43 taman nasional di Indonesia dengan luas 12,3 juta hektar, 30 persen diantaranya telah rusak parah. Padahal itu sudah jelas menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Tapi lagi-lagi, demi kepentingan ekonomi, peraturan pun dilanggar. Aparat pun tidak berdaya, karena sudah terjadi tabrakan kepentingan.

Dari enam taman nasional di Sumatera, semuanya dalam kondisi krisis. Taman Nasional Gunung Leuser (Aceh dan Sumut) telah rusak seluas 112. 100 hektar, Taman Nasional Teso Nilo (Riau) seluas 28.500 hektar, Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Jambi) seluas 1.000 hektar, Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) seluas 200.000 hektar, Taman Nasional Berbak (Jambi) seluas 32.000 hektar, Taman Nasional Bukit Duabelas (Jambi) seluas 3.000 hektar, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Lampung) seluas 61.000 hektar. Jika dijumlah, maka kerusakan taman nasional di Sumatera adalah seluas 437.600 hektar. Taman-taman nasional lain yang di luar Sumatera pun bernasib sama.
 
Memang kerusakan hutan bukan hanya disebabkan oleh kepentingan investor dari alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan HTI. Tetapi juga karena pembalakan liar, permukiman penduduk, dan pembangunan jalan. Meskipun demikian, alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Taman nasional pun ikut dialihfungsikan seperti di Kawasan Ekosistem Leuser yang telah beroperasi 40 perusahaan pertmabangan dan 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pihak yang paling diuntungkan dari kerusakan hutan ini adalah para konglomerat. Sementara mereka yang ikut terlibat dalam aktivitas perusakan hutan ini seperti perambah, pemberi izin, dan pelindung keamanan, hanya memperoleh “recehan-recehan” dari keuntungan para konglomerat yang berlipat-lipat bahkan berkuadrat-kuadrat. Kemudian pemilik modal (asing) tersebut benar-benar dimanjakan oleh pejabat di negeri ini. Seolah-olah pejabat menjadi satuan pengaman aktivitas ekonomi mereka.

Di sisi lain, begitu besar dampak buruk yang ditimbulkan akibat perusakan hutan ini. Misalnya konflik lahan antara masyarakat di sekitar hutan dengan pihak perusahaan. Dan secara umum, masyarakat (adat) lah yang terusir dari tanahnya sendiri akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan kawasan pertambangan. Pemerintah tetap berpihak kepada pemilik modal. Konflik lahan ini sampai sekarang terus terjadi, dan bisa makin meluas ketika tidak diselesaikan secara tuntas.

Jika penyelesaiannya tetap menggunakan sisi legal formal atau hukum positif, maka bisa dipastiakan, masyarakat adat akan tetap menjadi pihak yang kalah dan persoalan tidak akan selesai. Hal ini dapat kita lihat dalam penyelesaian kasus Mesuji yang hingga hari ini berjalan di tempat. Sialnya, masyarakat adat yang tergusur dari tanahnya akibat konflik sumber daya hutan, tidak mendapatkan kompensasi apa pun dari negara.

Selain menimbulkan konflik, perusakan hutan tentu akan menghadirkan bencana alam (banjir, erosi, tanah longsor), pemanasan global, hilangnya flora dan fauna, yang berdampak buruk bagi kehidupan. Jika kita melihat efek jangka panjang, maka kerugian akibat kerusakan hutan sangat jauh lebih besar daripada keuntungan dari eksploitasi hutan.

Dan sekali lagi perlu ditekankan, keuntungan dari pengurasan kekayaan hutan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang (konglomerat) yang sifatnya jangka pendek. Kontribusi yang mereka berikan untuk perekonomian nasional dan bagi kesejahteraan rakyat di sekitar hutan tidak sebanding dengan kekayaan melimpah yang mereka peroleh. Justru negara dirugikan karena pengelakan pajak hutan. Hal itu sudah sangat jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Anehnya, di saat hutan kita sedang dalam krisis, justru pemerintah pusat dan daerah saling melempar tanggng jawab. Bahkan lebih parahnya, sejumlah pemerintah daerah mengusulkan alih fungsi hutan menjadi areal penggunaan lain kepada Kementerian Kehutanan. Di Sumatera Utara misalnya, pemerintah daerah mengusulkan perubahan status hutan seluas 564.200,36 hektar untuk menjadi kawasan bukan hutan (Kompas, 16/4/2012). Ini menjadi sebuah pertanyaan besar, siapa yang berkepentingan di balik ini? Jika ini dikabulkan, maka kerusakan hutan akan semakin parah. 

JHON RIVEL
http://politik.kompasiana.com/2012/08/03/merusak-hutan-demi-kepentingan-sesaat-482901.html
http://politik.kompasiana.com

PERTUMBUHAN PENDUDUK PENYEBAB KERUSAKAN HUTAN


Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Warsito memperkirakan, penanaman jumlah bibit pohon di 2013 tidak ada jauh berbeda jumlahnya di tahun 2012. Dengan adanya penanaman bibit pohon di tahun 2012 dan 2013, Warsito optimistis jumlah areal hutan yang rusak akan berkurang.

Pada tahun 2012 saja, tutur Warsito, Dinas Kehutanan menanam 57 juta bibit pohon di semua kawasan hutan. Untuk tahun 2013, Dinas Kehutanan belum melakukan penghitungan mengenai penanaman bibit pohon.

Ada beberapa penyebab kerusakan hutan di Lampung. Pertama, tutur Warsito, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan  persediaan lahan usaha dan lapangan kerja. Penyebab lain adalah perambahan dan penggunaan kawasan hutan untuk budidaya tanaman semusim tanpa memperhatikan aspek konservasi. (wakos)

http://lampung.tribunnews.com

KERUSAKAN HUTAN DI INDRAGIRI HULU PARAH


Kerusakan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, kian parah akibat alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan serta kegiatan penebangan ilegal, kata Humas Dana Suaka Marga Satwa untuk Alam (world wide fund for nature/WWF) Syamsidar.

Dari 57 ribu hektare areal hutan di wilayah itu, khususnya di areal Bukit Betabuh, hanya 25 ribu hektare yang masih tersisa, hal itu akibat alih fungsi lahan, sementara upaya menghentikan aktivitas tersebut belum optimal, kata Syamsidar di Rengat, Kamis (7/3).

"Kami bahkan menemukan 60 kubik kayu ilegal dikawasan hutan tersebut. Bila upaya penindakan tidak dilakukan dalam waktu tidak lama hutan ini akan gundul," ujarnya.

Selama ini sejumlah warga memanfaatkan areal kawasan Bukit Betabuh yang terletak diperbatasan Kabupaten Indragiri Hulu dan kabupaten kuantan Singingi dengan modus untuk kebun masyarakat.

Ada juga perusahaan yang membeli lahan dari oknum warga setempat untuk kebun perusahaan, sehingga instansi terkait merasa kesulitan untuk mengatasi dan menghentikan kerusakan hutan tersebut.

Bahkan baru - baru ini ditemukan sebanyak 60 kubik kayu olahan ilegal dikawasan tersebut tepatnya di Desa Anak talang Kecamatan Batang Cinaku Indragiri Hulu.

Kayu dengan ketebalan 10 cm dan lebar 25 cm serta panjang mencapai empat meter yang berada dibeberapa titik didaerah itu ditemukan tim gabungan WWF, Badan TNBT, BKSDA Inhu dan Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

Padahal hutan Bukit Betabuh merupakan salah satu hutan kawasan konversi yang merupakan kawasan yang dilindungi sesuai dengan Undang - undang Nomor 41 tahun 1999 dan dilarang keras untuk dilakukan penebangan dan pemanfaatan hutan diluar prosedur.

Beberapa waktu lalu tim gabungan dari Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan instansi terkait di kabupaten Indragiri Hulu juga telah melakukan cek kelapangan, ternyata ada perusahaan yang beroperasi dikawasan tersebut yaitu PT MAL yang bergerak di bidang perkebunan dengan modus mengelola lahan masyarakat.

"Temuan tersebut telah dibuat dalam laporan tertulis oleh Polhut Propinsi Riau," kata Marwan MR salah satu Ketua LSM di Indragiri Hulu.

Menurut Marwan temuan itu sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya oleh Instansi terkait. Ada kesan Sepertinya didiamkan tanpa ada proses hukum untuk oknum yang merusak lahan kawasan Bukit tersebut.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Indragiri Hulu Suseno Adji membenarkan adanya perusahaan PT MAL yang beroperasi dikawasan tersebut, menurutnya perusahaan membuka kebun sawit sudah berkisar dua-tiga tahun terakhir sesuai dengan data kerusakan dan umur sebagian sawit yang ada dilokasi tersebut.

"Perusahaan tersebut membuka lahan dengan modus kemitraan dengan warga setempat. Pihaknya mengalami kesulitan dalam mengatasi kerusakan hutan Bukit Betabuh tersebut," ujarnya.

Ditegaskan teguran sudah diberikan dinas kehutanan, akan tetapi lokasinya sangat jauh hingga kontrol dan pengawasan sangat sulit dilakukan. bahkan Tim gabungan telah meninjau lokasi kawasan dengan memasang papan pengumuman.

 http://www.aktual.co

70 PERSEN KERUSAKAN HUTAN KARENA TAMBANG


Keberadaan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), 70 persen kerusakan hutan terjadi akibat eksplorasi tambang.

Padahal, menurut Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kemenhut, Hudoyo, hanya 357 ribu hektare izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan Kemenhut. Jumlah itu tidak ada satu persen dibanding jumlah keseluruhan kawasan hutan di Indonesia sebanyak 130 juta hektare. "Meskipun izinnya sangat sedikit, tapi harus diakui kerusakan hutan terbanyak karena tambang," ujar Hudoyo saat diskusi tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kemenhut, Selasa (6/8). Hudoyo menambahkan, paling banyak, kerusakan hutan karena tambang disebabkan adanya tambang liar.

Kemenhut punya kesulitan dalam memantau dan memberantasi tambang liar. Saat ini, kata dia, 80 persen permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang masuk ke Kemenhut dari perusahaan tambang masih belum memenuhi syarat. Bisa jadi, kata Hudoyo, perusahaan yang mengajukan izin tersebut masih berurusan dengan hukum.

Hal itu karena perusahaan tambang belum memiliki izin pinjam, namun sudah beroperasi. Oleh karenanya, Kemenhut tidak akan memberi izin karena mereka sudah melanggar hukum. Selain itu, paling banyak syarat yang tidak terpenuhi adalah rekomendasi dari kepala daerah.

Untuk perusahaan yang sudah mengantongi izin pinjam, ujar Hudoyo, pihaknya menjamin masih terkendali. Artinya, Kemenhut menjamin perusahaan yang sudah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan bukan penyebab kerusakan hutan. "Kalau yang sudah memiliki izin, selalu kita pantau setiap tahun, jadi aman," ujarnya.


 http://www.republika.co.id


APAKAH BETUL LAJU KERUSAKAN HUTAN MENURUN


Kementerian Kehutanan mengklaim laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia selama kurun waktu tiga terakhir menurun tajam, yakni dari 2,5 hektar pertahun menjadi kurang dari 500.000 hektar.

Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan, Zulkiflin Hasan, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Hugua, pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia, di Wakatobi, Senin.

"Ini berkat ketekunan dan dukungan seluruh anak bangsa dalam menyukseskan gerakan menanam 1 miliar pohon per tahun," kata Hasan, dalam sambutan tertulis tersebut.

Menurut Zulkifli secara tertulis, gerakan menanam 1 miliar pohon yang dicanangkan Presiden Susilo Yudhoyono telah mencapai hasil yang luar biasa. Tahun pertama pelaksanaan gerakan tersebut (2010), secara nasional berhasil menanam sebanyak 1,3 miliar pohon atau 130 persen dari target.

Pada 2011 ujarnya, pemerintah di seluruh Indonesia berhasil menanam 1,5 miliar pohon atau 150 persen dari target. Sedangkan pada 2012, jumlah pohon yang berhasil ditanam hanya sebanyak 732 juta pohon atau 70,32 persen dari target.

"Besaran capaian jumlah pohon yang ditanam dalam tiga tahun ini, berkat gubernur, bupati dan wali kota serta animo masyarakat yang cukup tinggi dalam menanam pohon," katanya. 


http://www.antaranews.com

DAMPAK KERUSAKAN HUTAN BAKAU DI BALIK PAPAN


Pengrusakan hutan bakau di Balikpapan mengakibatkan berbagai macam bencana ekologi. Sampah-sampah di perairan Teluk Balikpapan mengakibatkan pendangkalan teluk yang mengganggu perahu-perahu yang melintas di sana.  Beralih fungsinya hutan bakau di wilayah Margomulyo mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik. Aliran air hujan dari wilayah Gunung Empat dengan mudahnya menerobos parit-parit di wilayah sekitar yang lebih rendah, sehingga air meluber ke jalanan dan rumah penduduk. Pembukaaan lahan kawasan bakau oleh pemerintah menimbulkan erosi, sedimentasi, intrusi air laut dan gelombang besar di Teluk Balikpapan serta sungai-sungai di sekitarnya. Gas karbon dan emisi gas rumah kaca di Balikpapan langsung dilepaskan ke atmosfer akibat berkurangnya pengikatan gas tersebut oleh hutan bakau.  Produksi ikan di perairan Teluk Balikpapan menjadi berkurang drastis karena kerusakan hutan bakau dan terumbu karang  yang merupakan tempat berkembangnya "bayi" biota laut sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi nelayan setempat.

Konsekuensi dari pembangunan Jembatan Pulau Balang yaitu kerusakan hutan dalam skala besar baik secara langsung maupun tidak langsung, pembukaan akses ke hutan, kebakaran lahan, pembangunan ilegal, perburuan hewan yang dilindungi  dan pengembangan industri yang tidak bisa dibatasi.  Pembangunan jembatan tersebut juga membuat hutan bakau di Teluk Balikpapan terisolasi dengan hutan sekunder yang merupakan tempat bekantan mencari makan.  Kasus tersebut telah terjadi di Somber yang mengakibatkan bekantan mati keracunan akibat mengkonsumsi buah rambai laut di hutan bakau secara berlebihan,  sehingga hewan berhidung panjang tersebut diprediksi akan punah pada tahun 2024.  Pembangunan jembatan tersebut juga mendapat kecaman internasional yang dibahas dalam Kongres Primatologi Internasional di Jepang karena mengancam keberadaan bekantan. Apabila hutan bakau di Teluk Balikpapan habis dan rusak, maka Balikpapan akan kehilangan keanekaragaman hayati yang masih hidup seperti bekantan, pesut teluk, Gynacantha bartai (spesies capung baru), monyet, beragam ikan dan burung serta berbagai jenis tumbuhan.

Artikel Terkait :

PENYEBAB KERUSAKAN HUTAN BAKAU DI BALIK PAPAN


Faktor utama penyebab kerusakan hutan bakau di Balikpapan adalah bisnis kelapa sawit, industri pesisir, dan perumahan. Terhitung 20 ribu hektar kawasan hutan bakau mengalami kerusakan. Sebagian besar dari hutan bakau yang rusak tersebut telah berganti menjadi perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaannya.

Kasus pengrusakan hutan bakau di Balikpapan terus meningkat setiap tahunnya. Sekitar 14 ribu hektar hutan bakau di Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara serta 6 ribu hektar hutan bakau di Balikpapan Timur mengalami kerusakan. Wilayah Teluk Balikpapan yang merupakan lokasi deretan hutan bakau di pesisir barat Balikpapan, banyak ditemui sampah plastik dan rokok yang menyangkut di ranting ataupun mendangkalkan perairan teluk. Pengembangan perkebunan kelapa sawit, industri pesisir terutama Kawasan Industri Kariangau dan kompleks perumahan besar telah menebang bakau di tepi pantai dan pinggiran sungai di teluk ini. Penebangan yang paling parah terjadi di wilayah Ulu teluk, kawasan ini menjadi gersang akibat konversi lahan yang ekstensif untuk perkebunan sawit dan pabrik pengolahannya. Kebijakan pemerintah untuk membabat 30% atau 6 hektar dari hutan bakau di wilayah Teluk Balikpapan mengakibatkan kian terbukanya akses kawasan yang menjadi habitat satwa langka seperti bekantan yang jumlahnya tinggal 400 ekor di Balikpapan.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang membutuhkan tiang jembatan, jalan penghubung ke Balikpapan beserta pagar pembatas mengakibatkan perambahan dan konversi hutan besar-besaran serta hancurnya semua koridor satwa yang menghubungkan ekosistem bakau dengan Hutan Sungai Wain. Pembangunan tiang pancang jembatan tersebut juga mengancam kelestarian terumbu karang.

Kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di Teluk Balikpapan pun diketahui tidak berdasarkan investigasi lapangan yang rinci dan sering menggunakan data palsu. 

Di wilayah Batuampar dan di wilayah Manggar, sebagian bakau ditebang habis oleh warga untuk dibangun tempat usaha ikan dan membuat alat penangkap ikan, di wilayah Margomulyo hingga Somber, hutan bakau sudah berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan khusus perusahaan besar. Di jembatan hutan bakau Margomulyo, terdapat banyak sampah plastik makanan, minuman juga deterjen. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap harinya secara tidak langsung turut memusnahkan hutan bakau di rawa-rawa dan pinggiran laut yang dialihfungsikan menjadi sasaran pembangunan rumah-rumah dan tempat usaha.  Di pinggiran Sungai Somber, hutan bakau telah dibabat dan dijadikan pemukiman warga.
Di Sungai Tempadung, bakau dibabat oleh beberapa pabrik pengelolaan kelapa sawit mentah (CPO), padahal wilayah di luar Industri Kariangau tersebut merupakan kawasan lindung.  Di wilayah Muara Tempadung, beberapa perusahaan membangun pabrik pengelolaan minyak sawit mentah yang terdiri dari kilang, gudang dan pabrik tepat di kawasan bakau.  Sedangkan di wilayah Solok Puda, perusahaan pelabuhan di sana telah membuka dan mengeruk tanah hutan bakau seluas tiga hektar di sepanjang sungai dan menimbunnya untuk dijadikan tempat kontainer pelabuhan peti kemas Kariangau.


HUTAN BENGKULU RUSAK PARAH


Kawasan hutan konservasi di Provinsi Bengkulu yang luasnya sekitar 45 ribu hektare, saat ini 70 persen kondisinya rusak akibat perambahan.

"Kerusakan kawasan hutan konservasi itu dilihat oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah melalui udara," kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Anggoro Dwi Sujiarto, Senin (12/11).

Ia mengatakan dirinya bersama Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dan dari beberapa instansi terkait melihat kerusakan kawasan hutan itu melalui udara selama dua jam penerbangan pada Ahad (11/11). Selama ini berdasarkan laporan di lapangan kerusakan hutan itu berkisar 40-60 persen, namun setelah dilihat lebih tinggi yaitu sekitar 70 persen.

Ia menjelaskan, kawasan hutan konservasi yang ditinjau itu ada sembilan titik dan tujuh kawasan antara lain utan buru Bukit Kabu, TWA Bukit Kaba, hutan konservasi di Lebong, hutan Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat dan TWA Antai panjang Kota Bengkulu. Dari jumlah itu rusak paling tinggi terjadi di kawasan hutan buru Bukir Kabu di Kabupaten Seluma dari luas 9.036 ha rusak 75 persen antara lain oleh perambah.

Selain itu, hutan Taman wisata Alam (TWA) Bukit Kaba di kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang dari 13 ribu hektare sudah rusak 45-60 persen. Kawasan hutan paling rusak terjadi di wilayah Kabupaten Kepahiang yaitu dijadikan perambah menjadi kebun kopi dan sayuran karena ketinggiannya di atas 1.200 meter dari permukaan laut.

Demikian juga TWA pantai panjang selain di gusur untuk jalan wisata, juga dijadikan kawasan perumahan dan lapangan golf, ujarnya. Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan untuk menekan kerusakan kawasan hutan di Bengkulu termasuk hutan konservasi antara lain memantafkan rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW).

Para bupati diimbau untuk memprdakan RTRW secara baku, sehingga jelas batas kawasan hutan lindung dan hutan masyarakat. Selain itu para perambah diimbau untuk meninggalkan lokasi sebelum tim terpadu turun ke lapangan karena bila tim sudah turun, maka akan dilakukan proses hukum, katanya.

http://www.republika.co.id

HUTAN YANG RUSAK DI INDONESIA MENCAPAI 300.000 HEKTAR PER TAHUN


Kerusakan hutan tahun 2012 di Indonesia mencapai 300 ribu hektare per tahun. Sedang kurun waktu 2006 - 2010 kerusakan hutan mencapai 2 juta hektare per tahunnya.

"Saya tidak tahu penurunan kerusakan hutan ini apakah adanya kesadaran masyarakat atau hutan kita sudah habis," kata Prof Edy Suandi Hamid, di sela-sela penanaman 1.000 pohon di lingkungan Kampus Terpadu UII di Sleman, DIY, Selasa (12/2).

Lebih lanjut Edy mengatakan kerusakan hutan periode 1997-2006 mencapai 3,5 juta hektare per tahun. Akibat berkurangnya hutan mengakibatkan jika musim hujan kebanjiran dan kekeringan di musim kemarau.

Untuk mengembalikan hutan, UII Yogyakarta mempelopori penanaman pohon di lingkungan kampus bersama masyarakat sekitar kampus. Penanaman pohon menjelang milad UII ke 70 baru pertama kali dilakukan dan ke depan setiap tahun akan dilakukan penanaman setiap milad. "Siapa pu rektornya di masa depan UII harus melakukan penanaman pohon setiap tahun," katanya. 

Selain itu, UII Yogyakarta juga akan menggalakkan penanaman pohon bagi mahasiswa barunya. UII memiliki 4.500 mahasiswa baru sehingga ada 4.500 pohon yang bisa ditanamnya. "Kalau seluruh kampus di Indonesia menanam pohon maka ada jutaan pohon ditanam setiap tahunnya," katanya.

Sementara Koordinator Penanaman 1000 pohon UII, Fitri Nugraheni mengatakan pananaman pohon ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor.
"Memang Kampus UII Terpadu berada di dataran tinggi sehingga penanaman pohon ini tidak hanya untuk UII, tetapi bisa melindungi bahaya banjir bagi daerah di bawahnya," kata Fitri.

Selain itu, kata Fitri, gerakan ini untuk mendukung upaya pemerintah untuk menanam satu miliar pohon. Penanaman pohon ini juga merupakan tindak lanjut untuk memperkokoh  UII Green Campus. UII telah mendapatkan penghargaan Green Campus pada Indonesia Green Awards 2012 yang diselenggarakan La Tofi School of Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2012 lalu.

"UII menjadi salah satu penerima awards karena dinilai memiliki komitmen dan giat mengembangkan pelestarian alam yang berkelanjutan," tandas Fitri.

http://www.republika.co.id

Artikel Terkait :

APA SAJA PENYEBAB KERUSAKAN HUTAN

Sebenarnya apa penyebab kerusakan hutan? Hal ini bukan karena pertambahan penduduk semata. Kawasan-kawasan subur di bumi dapat dengan mudah menopang populasi dunia—dan bahkan dalam jumlah yang jauh lebih besar.
Beberapa pemerintah mendesak para petani untuk mengubah tanah mereka menjadi tempat rekreasi, seperti tempat perkemahan, lapangan golf, atau taman margasatwa.
Lalu, mengapa hutan dunia menciut? Kita harus mencermati penyebab-penyebab kerusakan hutan yang sudah dapat di katakan sulit untuk ditanggulangi.
Jauh sebelum adanya ledakan penduduk, banyak pemerintah menjarah hutan demi mengejar kekuasaan dan kekayaan. Akan tetapi, setelah perang dunia kedua, gergaji mesin dan buldoser telah memungkinkan kerusakan hutan dalam skala yang lebih luas. Semakin banyak hutan yang rapuh dieksploitasi sebagai sumber pendapatan.
Perusahaan-perusahaan besar membeli areal tanah subur yang sangat luas dan menggunakan peralatan mekanis untuk menuai panenan siap jual. Karena diberhentikan dari pekerjaan, ribuan orang desa pindah ke kota. Namun, yang lainnya tergerak pindah ke hutan hujan. Lahan semacam itu kadang-kadang didengungkan sebagai ”tanah tanpa penduduk untuk penduduk tanpa tanah”. Pada saat orang-orang sadar betapa sukarnya berladang di tempat semacam itu, kerap kali itu sudah terlambat—hutan yang terbentang luas telah hilang.
Korupsi di kalangan pejabat juga telah berperan dalam menyebabkan kerusakan hutan. Izin penebangan mendatangkan banyak uang. Karena disuap, beberapa pejabat yang tidak jujur telah diketahui memberikan konsesi jangka pendek kepada perusahaan yang menjarah kayu dengan mengabaikan konservasi.
Akan tetapi, ancaman terbesar terhadap satwa liar di hutan bukanlah penebangan, melainkan pengubahan hutan menjadi lahan pertanian. Apabila tanahnya subur, dalam beberapa kasus pengubahan semacam itu mungkin dibenarkan. Tetapi sering kali, para pejabat yang korup dan tidak becus secara tidak perlu mengizinkan penebangan hutan yang tidak akan pernah bisa pulih ke kondisi semula,dan akhirnya kerusakan hutan tidak dapat di elakkan lagi.
Para kriminal juga merusak hutan. Penebang ilegal dengan diam-diam memotong pohon yang berharga, bahkan yang di taman-taman nasional. Kadang-kadang mereka menggergaji gelondongan menjadi papan langsung di hutan—praktek yang boros dan ilegal. Penduduk setempat dibayar untuk membawa kayu dengan sepeda atau bahkan pada punggung mereka. Lalu, untuk menghindari pos-pos pemeriksaan, truk-truk mengangkutnya melewati jalan-jalan gunung yang sunyi setelah hari gelap.
Jadi, deforestasi dan hilangnya satwa liar bukanlah akibat yang tak terelakkan dari peningkatan populasi. Hal itu sering diakibatkan oleh pengelolaan yang salah, perdagangan yang tamak, kejahatan, dan pemerintah yang korup. 

http://takunik.blogspot.com/2012/11/mengenal-penyebab-utama-kerusakan-hutan.html

Artikel Terkait :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Entri Populer

Daftar Blog